PEMERINTAH TIDAK SERIUS DALAM MELAKSANAKAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN LEBAK

Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan di tahun 2017 ini, pemerintah telah melaksanakan agenda Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Lebak pada hari Rabu s/d Kamis 28-29 Maret 2017.
Dalam agenda tersebut pemerintah telah menuangkan sejumlah program kerja dalam draft musrenbang yang kiranya memerlukan dana sebesar 2,4 T. Upaya pemerintah dalam melaksanakan musyawarah tersebut telah mengundang beberapa instansi baik intansi pemerintahan maupun non pemerintahan termasuk ormas dan kemahasiswaan.
Sebagai mahasiswa kami menilai banyak kecerobohan dan ketidakseriusan pemerintah dalam melaksanakan musrenbang tersebut, bahkan ketika kami ikut dan hadir dalam forum tersebut kami bertanya-tanya, kami hadir untuk ikut melaksanakan proses musyawarah atau hanya hadir untuk menyaksikan penetapan sejumlah program kerja yang sebelumnya sudah dibuat dan disusun dalam sebuah draft. Mengapa kami katakan bahwa pemerintah daerah tidak serius dalam melaksanakan musrenbang tersebut, ada beberapa indikator dasar yang tidak terpenuhi dalam proses musrenbang tersebuut:
1. Sebelum dibuatnya draft perencanaan program yang akan dibahas melalui musrenbang hendaknya pemerintah melihat dampak sosial (soscial impact) dan apa yang  menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga manfaat dari pembangunan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Program yang dicanangkan dalam musrenbang tersebut haruslah berdampak secara universal dalam arti bahwa harus ada pemerataan pembangunan, mulai daripada pembangunan desa sampai kota. Karena dengan terlakssananya pembangunan secara merata baik pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang sifatnya menjadi kebutuhan masyarakat harus memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
3. Proses daripada pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan tersebut harus dibahas melalui musyawarah mufakat, bukan atas dasar kehendak politik (political will) yang dibangun oleh segelintir kelompok elit.
Kami Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA) menilai, kalau saja setiap tahunnya proses musrenbang terus dilaksanakan seperti ini, akan melahirkan banyak celah untuk melakukan korupsi. Yang sama-sama kita tahu bahwa di Kabupaten Lebak tercinta ini, rentan terhadap korupsi, dan pencucian uang. Mengapa demikian, karena fungsi daripada distribution of power atau pembagian kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan yudikatif adalah dengan adanya checking and balancing. fungsi inilah yang kami lihat sudah mulai hilang di kabupaten Lebak.

Rilis oke

Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA) merayakan hari jadinya yang ke 18 tahun yang bertepatan pada tanggal 02 Mei. Adapun Rangkaian acara kegiatan pra milad dimulai dari tanggal 26 April sampai 02 Mei 2018. Dimulai dari kegiatan pasar rakyat (bazaar), pelatihan jurnalistik, kompetisi badminton, rangking 1, festival band, goes to baduy, mimbar bebas, charity day dan malam puncak.

IMALA merupakan Organisasi primordial yang mengedepankan 3 pilar perjuangan yaitu Intellectual Movement, Moral Force dan Independency. Serta Daya kritis, analitisnya sebagai ujung tombak pergerakan.
sudah hampir 2 dekade IMALA menunjukan eksistensinya dan mewarnai hiruk pikuk, asam garam perjuangan di Kab. Lebak, tidak mudah untuk bertahan sebagai organisasi kedaerahan yang sempat banyak penolakan dari berbagai pihak. Akan tetapi, IMALA tetap tegak berdiri dan konsisten
"Pohon semakin tinggi semakin diterpa Badai" tetapi Akarnya akan terus menancap dan semakin kuat.
Perjuangan IMALA tidak akan pernah berhenti bahkan tidak akan mati prinsip yang terus ditularkan sampai lintas generasi. Sesuai dengan slogannya "Juangmu takan terhenti takakan mati"
Ke 18 tahun IMALA membawa tema besar "TRANSDITIONAL"  dan subtema "Edukatif, Progresif dan Berintegritas"
Transditional merupakan cara berpikir yang mengedepankan modernisasi akan tetapi tetap menjunjung tinggi nilai -nilai tradisi (kedaerahan)
Meskipun IMALA organisasi primordial akan tetapi harus berpikir global. " think globally act lacally" berpikir global berjiwa lokal. Sepirit inilah yang terus kita perjuangkan sebagai organisasi inklusif dan modern.

Rilis

Ikatan Mahasiswa Lebak ( IMALA) bersama ASIPA menyelenggarakan saembara Desain kaos Lebak yang bertujuan untuk mengenalkan Kab Lebak dengan industri creatif Lokal.
Acara launching desain kaos lebak yg dihadiri pelaku usaha dan ukm se Kab. Lebak bertempat di Plaza Lebak.
IMALA sebagai organisasi yang sangat cinta kedaerahan terus bekerjasama dengan pelaku usaha dan industri creatif dalam mempromosikan kab Lebak keseluruh nusantara dan dunia. Sekretaris Umum IMALA Chandra Nugraha mengatakan sebagai daerah yg kaya dengan budaya dan wisatanya perlu di gerakan industri creatif sebagai penjaga dan niali nilai budaya serta melestarikan kekayaaan Lebak.
Selain itu ketua ASIPA Eka Nurwana Lebak harus keluar dari zona nyaman dan siap bersaing dengan daerah lain.  Lebak juga bisa donk. Ujarnya.
Turut hadir Bupati Lebak Hj Iti Octavia Jayabaya. dalam sambutanya sangat mengapresiasi acara launching kaos ini. Kita harus bangga produk Lebak mari kita  bela beli produk Lebak . Karena bukan kita siapa lagi yang membangun Lebak, sinergi dengan organisasi, komunitas dan ukm sangat penting dalam mengenalkan produk industri creatif Lokal. Kata iti.

Pemerintah harus tegas tentang beredarnya isu penculikan anak

IMALA mempertanyakan ketegasan pemerintah pusat ataupun daerah tentang isu penculikan anak. Belakangan ini marak berita penculikan anak yang menyamar sebagai orang yang gangguan jiwa sehingga masyarakat terkesan main hakim sendiri.

Masyarakat telah dibutakan dengan informasi yang beredar sehingga menimbulkan kebencian terhadap kaum difabilitas khususnya yang gangguan mental.

Menurut ketua Umum IMALA Dudi Haryudi mengatakan situasi ini sangat meresahkan masyarakat apalagi isu ini terus berkembang sehingga perlu ada tindakan tegas dari pemerintah dan penegak hukum. 

Orang yang gangguan jiwa pun berhak untuk hidup yang sudah jelas di lindungi UUD 1945 jangan sampai nyawa mereka terancam dan jadi bulan-bulanan masa kata dudi.

Kab. Lebak harus menjadi daerah yang aman dan damai, harus ada ketegasan dan perhatian yang inten dari setiap stakeholder dalam menyikapi isu yang beredar dimasyarakat. Ujarnya.

IMALA meminta inspektorat untuk mengaudit lembaga KTP

Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA) menyayangkan DPRD Kab. Lebak tidak becus dan serius dalam menyikapi desakan masyarakat terkait pembubaran lembaga Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP). Upaya upaya yg telah ditempuh  IMALA seperti audiensi, unjuk rasa bahkan IMALA sudah menyurati kemendagri sebagai bentuk keseriusan IMALA dan Rakyat untuk membubarkan KTP.
Menurut Aktivis IMALA Muhamad Zaenuri Sebagai badan Legislatif harusnya DPRD peka terhadap aspirasi rakyat dan rakyat berhak menyampaikan aspirasinya seperti yang tertuang di dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebaiknya DPRD menghindari sikap acuh tak acuh terhadap permasalahan daerah jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap DPRD hilang karena kelalaian dan kecerobohan. Janji janji untuk menindaklanjuti pencabutan perda KTP ini hanya pepesan kosong. “DPRD telah menghianati rakyatnya sendiri” tandasnya.
Muhamad Zaenuri mengkhawatirkan jikalau DPRD terus mandul dan impoten ini akan berdampak buruk bagi pembangunan Kab. Lebak sendiri  “miris sekali” katanya
Sedangkan menurut Ketua Umum IMALA Dudi Haryudi mengatakan kita tidak pernah bosan memperingtkan bupati dan DPRD untuk segera membubarkan Lembaga KTP yang jelas jelas sudah tidak dibutuhkan lagi di Kab. Lebak.
Sampai saat ini perjuangan kita tidak akan pernah kendor, kita sudah melayangkan permohonan ke inspektorat Kab. Lebak  untuk meng Audit Lembaga KTP, baik itu dari anggaran maupun kinerjanya. Kata Dudi.
Selama ini pihak terkait terkesan acuh dan masa bodo terkait KTP oleh karenanya kami siap melakukan class action bila perlu turun kejalan. Tutupnya.

IMALA mendukung KPK membongkar kasus super korupsi E-KTP

IMALA (Ikatan Mahasiswa Lebak) sepenuhnya mendukung KPK memberantas penyakit negara yaitu korupsi. Apalagi korupsi super besar yg merugikan negara triliuanan. Kasus E-KTP yg menyeret partai politik dan anggotanya sangat mencoreng kewibawaan negara pasalnya kepercayaan publik kepada pejabat negara semakin merosot.
Ketua umum IMALA Dudi Haryudi mengatakan kasus korupsi E KTP sangat berdampak kepada masyarakat khusunya di daerah, lagi lagi rakyat dirugikan dan menjadi korban kebiadaban para tersangka. Pantes saja blangko KTP kosong ternyata dikorupsi. Tandasnya.
Selain terhambatnya pembuatan KTP ternyata sistemnya juga tidak jalan apa bedanya E KTP dengan KTP biasa? Yg membedakan hanya plastiknya saja. Ujar dudi.
KPK harus berani membongkar dan usut tuntas kasus super besar ini, tangkap dan penjarakan oknum yg bermental tikus. Tutupnya.